BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

               Kota Serang

 

 

 

 

 

 

 

 

KEBIJAKAN DAN PROGRAM

KEBIJAKAN  :

  • Memberdayakan masyarakat sebagai modal bagi masyarakat untuk dapat menolong dirinya sendiri 
  • Menciptakan masyarakat yang sadar dan berpartisipasi dalam pengurangan resiko bencana.
  • Melatih  kesiapan dan kesiagaan masyarakat sebagai modal bagi masyarakat untuk dapat menolong dirinya sendiri. 
  • Mengubah persepsi masyarakat bahwa bencana bukanlah takdir tapi bisa dihindari. 
  • Menciptakan masyarakat yang turut serta dan berpartisipasi dalam Penanggulangan Bencana. 
  • Memberikan peran lebih besar kepada komunitas keagamaan, komunitas masyarakat dan LSM sebagai duta penerangan.
  • Menjadikan masyarakat paham dan mendukung program Penanggulangan Bencana melalui media
  • Mengembangkan sistem perencanaan dan pengelolaan pemenuhan.kebutuhan dasar korban bencana berdasarkan pemenuhan hak-hak dasar manusia
  • Menyusun Peraturan Daerah yang sesuai sesuai dengan karakteristik walayah. 
  • Tupoksi SKPD  sebagai  landasan kerja dalam Penanggulangan Bencana. 
  • Membentuk Forum komunikasi bersama dan membuat rencana aksi pengurangan resiko bencana 
  • SOP masing-masing SKPD sebagai dasar. 
  • Mengasumsikan bencana dalam arti luas sebagai ancaman nyata yang  mengganggu pencapaian tujuan pembangunan 
  • Optimalisasi APBD untk Pengurangan Resiko Bencana (PRB). 
  • Pembiayaan dalam pelaksanaan program penanggulangan bencana.diselenggarakan secara efektif dan efesien 
  • Membangun sarana dan prasarana secara skala prioritas 
  • Penurunan angka kematian korban dan harta benda. 
  • Meningkatkan mutu tentang sarana dan prasarana guna mitigasi Penanggulangan Bencana

PROGRAM :

  • Pemberdayaan dan Pembelajaran masyarakat 
  • Memasukan peraturan Penanggulangan Bencana pada kurikulum pendidikan. 
  • Pembekalan tentang cara-cara meminimalisir dampak bencana. 
  • Safari silaturahmi  unsur pemimpin daerah, cerdik pandai, alim ulama, komunitas masyarakat dan pemuka masyarakat. 
  • Memberikan motivasi pada masyarakat tentang peran serta, aktif dalam penanggulangan Bencana. 
  • Pembentukan duta penerangan dari unsur komunitas keagamaan, komunitas masyarakat dan LSM, termasuk pendanaannya. 
  • Memberikan arahan dan masukan pada pondok pesantren, lembaga keagamaan pada setiap kesempatan 
  • Pengawasan evaluasi serta monitoring perizinan tata guna lahan dan tata guna bangunan. 
  • Melaksanakan sosialisasi pada semua lapisan masyarakat. 
  • Pembuatan Perda tentang Penanggulangan Bencana. 
  • Peningkatan mekanisme pengelolaan kebutuhan dasar bencana.
  • Menyusun Renstra jangka pendek, menengah dan panjang. 
  • Reorientasi dan revitalisasi semangat aparat SKPD. 
  • Pembentukan forum kamunikasi bersama program Pengurangan resiko bencana yang dijadikan prioritas nasional dan daerah yang di dukung dengan sistem kelembagaan yang kuat. 
  • Penyusunan SOP Penanggulangan Bencana Tingkat Kota. 
  • Penyusunan Prodaerah rawan bencana penanggulangan bencana yang efektif, masuk akal dan dapat dilaksanakan. 
  • Penyusunan Skala prioritas Penanggulangan Resiko Bencana. 
  • Penyusunan rencana anggaran penanggulangan bencana yang terarah dan efesien. 
  • Pembangunan sarana dan prasarana di wilayah yang paling potensial terkena bencana. 
  • Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur serta penyediaan sarana kelengkapan Penanggulangan Bencana. 
  • Menentukan skala proritas daerah rawan bencana guna mengurangi dampak dari bencana alam tersebut